Jakarta Timur Menjadi Kota Paling Buruk Kwalitas Udaranya se DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat sejumlah wilayah memiliki kualitas udara yang buruk. Tercatat, salah satu wilayah yang memiliki kualitas udara yang buruk ialah Jakarta Timur.

"Hasil data kita (Jakarta Timur tertinggi polusi udara)," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Asep Kuswanto di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).

Asep mengatakan Jakarta Timur merupakan kawasan industri, selain Jakarta Utara. Hal itu membuat pencemaran udara di Timur cukup tinggi.

"Memang Timur itu kan daerah industri selain Utara, jadi wilayah industri kita paling banyak di Timur selain di Utara. Di Utara ada pelabuhan, tapi kalau industrinya memang ada di Timur, sehingga kualitas udara di Timur pada saat ini pencemarannya relatif lebih tinggi dengan kota lain di Jakarta," katanya.

Menurutnya, selain kendaraan, banyaknya industri menjadi penyebab pencemaran udara. Dia menyebut, selain Jakarta Timur, ada sejumlah kawasan lain di Jabodetabek yang merupakan kawasan industri dan berdampak pada polusi udara.

"Karena memang daerah sana daerah industri kita tidak menutup kemungkinan bahwa sumber pencemar selain kendaraan juga industri. Jadi daerah-daerah yang memiliki industri yang banyak pasti berdampak pada kualitas udara. Termasuk daerah penyangga Jakarta, daerah-daerah sekitar ibu kota seperti Bekasi daerah industri, kemudian Tangerang juga daerah industri pasti kualitas udaranya sangat berpengaruh dengan adanya industri," tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 70 rencana aksi mengendalikan polusi udara di Kota Jakarta. Subkoordinator Urusan Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Dinas LH DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, mengatakan rencana aksi ini segera dipaparkan ke hadapan publik dalam waktu dekat.

"Ada 70 rencana aksi yang ada, nanti itu akan disampaikan di public expose," kata Yogi saat dimintai konfirmasi, Jumat (16/9). Yogi menyampaikan salah satu yang dimuat dalam rencana aksi itu ialah strategi pengendalian pencemaran udara. Nantinya strategi itu masuk ke Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta.

"Ada strategi pengendalian pencemaran udara, itu nanti akan dibikin pergub yang untuk menjadikan dasar hukum, jadi bisa kita eksekusi berkesinambungan. Itu ada 70 rencana aksi yang kita kerjakan," ujarnya.